Booking Fee Rumah Adalah

Aturan Renovasi Rumah Subsidi Sesuai Kebijakan Pemerintah

Apakah rumah subsidi boleh direnovasi? Pertanyaan yang umum diajukan orang-orang yang ingin mengajukan KPR subsidi untuk membeli hunian. Seperti ini aturan renovasi rumah subsidi! Rumah subsidi adalah bagian dari program pemerintah melalui Kementerian PUPR agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah layak huni secara mudah dan murah.  Hanya saja, dalam Kepmen Nomor 689/KPTS/M/2023 terbaru,…

Septian Nugraha 4 min read

Lebih Baik Mana, Beli Rumah KPR Atas Nama Istri atau Suami?

Lebih baik mana, beli rumah KPR atas nama istri atau suami? Pertanyaan yang lumrah diajukan oleh pasangan suami istri yang hendak membeli hunian dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Terlebih, jika keduanya sama-sama bekerja serta memiliki penghasilan tetap dengan jumlah yang lebih kurang setara. Hal tersebut barang kali menjadi faktor yang membuat Anda dan pasangan…

Septian Nugraha 4 min read

Contoh Surat Penawaran Rumah dan Cara Membuatnya dengan Benar

Developer atau pengembang properti wajib memperhatikan contoh surat penawaran rumah yang baik dan benar agar tidak keliru saat membuatnya. Pasalnya, menurut buku Document for Property Business yang disusun oleh Muzaache, ada beberapa jenis dokumen yang biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis properti, salah satunya surat penawaran rumah. Lantas, apa itu surat penawaran rumah? Surat penawaran rumah…

Septian Nugraha 6 min read

Apa saja aturan mengenai NUP?

Bisnis properti sekarang menggunakan program NUP ini. Karena program ini dapat menarik calon pembeli, properti developer sebagai penyedia unit juga dapat merasakan manfaatnya. Namun, pemerintah belum menetapkan peraturan resmi yang jelas dan sah sejauh ini.

Seperti yang diketahui, developer properti biasanya meluncurkan unit rumah dalam bentuk gambar desain atau replika unit. Tujuan dari program ini adalah untuk mengetahui seberapa antusias calon pembeli terhadap unit yang akan diluncurkan meski baru dari gambar.

Hal tersebut bisa menjadi kekhawatiran bagi pembeli properti terutama bisa memberikan celah kecurangan yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan payung hukum yang berupa undang-undang yang sah dan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Tujuan dari peraturan nomor urut pemesanan ini adalah untuk mencegah calon pembeli dan developer properti mengalami kerugian.

Jika kamu ingin membeli unit rumah, sebelum mendapatkan nomor urut pemesanan, pastikan mencari tahu semua tentang riwayat pembangun yang terlibat. Ini akan membantu kamu membuat keputusan sebelum membeli unit. Selain itu, rekam jejak yang baik dari pengembang dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Contoh Surat Permohonan ke BPN Lengkap untuk Berbagai Keperluan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tugas BPN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sederhananya, fungsi dan tugas BPN adalah mengurus dan melayani berbagai hal berkaitan dengan pertanahan. Bagi Anda yang memiliki maksud mengurus…

Septian Nugraha 7 min read

Mengenal Aturan Booking Fee KPR

Booking fee sejatinya dapat menguntungkan bagi kedua pihak, apalagi jika rumah tersebut dibeli dengan skema KPR.

Pasalnya, pembelian rumah KPR membutuhkan waktu yang lama, sebab pembeli harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit tersebut ke bank.

Nah, jika sudah membayar booking fee kepada pengembang, pembeli bisa mendapat rasa aman karena rumah atau properti incaran tidak diserobot orang lain.

Selain itu, booking fee akan masuk ke dalam biaya pembelian rumah, sehingga nantinya Anda tinggal membayar uang muka saja.

Begitu pula bagi penjual, dengan adanya booking fee, mereka sudah memiliki calon pembeli potensial untuk produk yang dipasarkan.

Namun, bagaimana aturan booking fee KPR jika pengajuan kredit tidak diterima bank, apakah uang tanda jadi bisa dikembalikan?

Terkait aturan booking fee KPR, sejatinya belum ada dasar hukum dari pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Pasalnya, kebanyakan negara-negara di luar Indonesia tidak menerapkan booking fee untuk bisa membeli sebuah properti.

Karena itu, aturan booking fee KPR dapat disesuaikan dengan perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli.

Adapun mengenai apakah uang tanda jadi bisa kembali atau tidak, jawabannya adalah tergantung perjanjian yang dibuat.

Ringkasan Perbedaan Booking Fee dan Uang Muka (Down Payment)

Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan

Pastikan memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi properti yang Homers inginkan. Sebelum membeli, pertimbangkan biaya yang harus keluar untuk pembelian properti, seperti DP, pajak, dan biaya notaris.

Oleh karena itu, jangan membatalkan transaksi karena belum mempertimbangkan semua aspek tersebut yang mengakibatkan uang tanda jadi hangus.

Memilih Properti yang Tepat

Pilihlah properti sesuai dengan kebutuhan dan budget. Homers bisa melakukan riset terhadap properti sebelum pembelian dengan mempertimbangkan lokasi, kualitas, harga, dan reputasi pengembang. Jangan tergesa dalam memilih properti yang akan Homers beli dan pertimbangkan semua aspek tadi secara matang.

Apakah Booking Fee Bisa Hangus?

Booking fee adalah pembayaran yang dapat kembali dan juga bisa hangus. Mengapa begitu? Rentang waktu kapan pembayaran ini bisa hangus tergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual sebelumnya.

Jika ada perjanjian yang menyatakan uang dapat kembali, maka uang yang sudah melalui proses bisa kembali ke tangan Homers. Selain itu, uang tanda jadi bisa hangus jika transaksi batal. Pihak penjual maupun pembeli dapat membatalkan transaksi ini.